Layanan ini umumnya disediakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan psikolog. Perkembangan teknologi membuka akses yang begitu mudah terhadap berbagai informasi, termasuk judi online. Kemudahan akses ini, di sisi lain justru menimbulkan kekhawatiran akan maraknya judi online yang bisa berakibat fatal bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Tidak hanya merusak ekonomi rumah tangga di lingkup masyarakat, namun juga merusak ekonomi negara.
Karena pembuat website perjudian dapat dianggap telah memberikan kesempatan untuk terjadinya permainan judi, dan dapat dianggap turut serta dalam suatu perusahaan yang melakukan perjudian. Sedangkan menurut Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, Anda berpotensi dipidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat? Sejauh ini, saya belum menyetujui tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.
Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. Menurut Menteri Budi, Meta merespons dengan sangat baik atas teguran yang saya layangkan. Komunikasi dengan platform asing juga perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya koordinasi terkait larangan iklan judi di Indonesia, baik dari platform lokal maupun global.
M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.
Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir. Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian. Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.
Kapolri mengatakan akan menindak tegas para pelaku tanpa ragu, dan akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) yang diperoleh dari hasil perjudian. Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian. Berdasarkan artikel Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, dakwaan alternatif digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Oknum pegawai tersebut mengaku seharusnya melakukan pemblokiran terhadap 5.000 situs judi online. Meutya menambahkan, penutupan situs judi online hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah. “Keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya diukur dari angka blokir, tetapi dari langkah-langkah konkret yang memotong akses dan mengurangi peluang judi daring di tanah air,” katanya. Meutya menegaskan, pihaknya akan terus mengejar situs-situs judi online lainnya yang belum ditutup. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
Tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online saat ini menjadi salah satu modus penyebaran konten ilegal ini. Oleh karena itu pemerintah melalui Kominfo diharapkan berperan dalam melakukan pemberantasan pada konten terlarang ini. “Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan audit independen terhadap proses pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Publik harus memiliki akses informasi yang transparan mengenai langkah yang diambil,” katanya. Polda Metro Jaya menggeledah ‘kantor satelit’ oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi tersangka kasus judi online. Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’.
Kasus ini menunjukkan indikasi pembiaran yang berlangsung selama hampir delapan tahun oleh sejumlah pejabat yang diduga melindungi situs-situs ilegal. Mempertaruhkan atau kehilangan hubungan penting, pekerjaan, atau pekerjaan karena perjudian. Mencoba mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian, namun tidak berhasil. “Petakan jalur masuknya narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow, serta lakukan penindakan hukum yang tegas terhadap berbagai modus baru, kampung-kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas,” ucap Kapolri.
Situs-situs judi ini dapat menyisipkan virus dan malware ke perangkat, yang berpotensi merusak sistem operasi dan data pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pengguna internet untuk mengetahui cara memblokir situs judi slot online di Google Chrome demi melindungi perangkat mereka dari ancaman yang tidak diinginkan. Selain itu, jika Anda menerima tawaran dari klien tersebut, maka perjanjian kerjasama antara Anda dengan klien tidak sah menurut hukum dan perjanjian bisa batal demi hukum. Hal ini karena salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Berdasarkan penjelasan di atas, Anda sebagai seorang web developer yang mengembangkan atau membuat website perjudian dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal Rp25 juta berdasarkan Pasal 303 toto togel ayat (1) KUHP.
